Tak Terima, Pemerintah AS Tolak Kesepakatan Merger PGA Tour dengan LIV Golf

Golf Times, Jakarta-Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Senator Richard Blumenthal akan turun tangan untuk mengganggu kesepakatan merger antara PGA Tour dengan LIV Golf yang didanai Arab Saudi.

Alasan penolakan itu karena AS menilai agar negara yang dianggap punya catatan hitam pelanggaran HAM tidak ikut campur dalam kancah golf dunia.

Sebelumnya, komisaris PGA Tour, Jay Monahan, dan Gubernur PIF Saudi, Yasir Al-Rumayyan mengumumkan merger PGA Tour dengan LIV Golf. Langkah itu dinilai akan menghapus rivalitas tak sehat antara PGA Tour dengan LIV Golf.

“Banyak orang telah mengetahui adanya ketegangan. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa kami menempuh jalan kami dan mereka menempuh jalan mereka,” ujar Monahan dilansir dari The Sun, Rabu (7/6/2023) lalu.

“Hari ini, ketegangan itu hilang. Litigasi dibatalkan. Kami mengumumkan kepada dunia bahwa atas nama game ini kami bersatu,” sambungnya.

Langkah itu ditanggapi dengan miring oleh sejumlah pegolf dunia. Sebut saja Wesley Bryan yang merasa dikhianati oleh PGA Tour karena keputusan tersebut.

Namun tak sampai di situ, langkah tersebut rupanya juga membuat tidak nyaman pemerintah Amerika Serikat. Washington tidak suka PGA Tour bekerja sama dengan LIV Golf yang sebagaimana diketahui didanai oleh Arab Saudi.

Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Arab Saudi. Dikabarkan New York Times, AS akan bertindak untuk membatalkan atau setidaknya memperlambat kesepakatan antara PGA Tour dengan LIV Golf.

“Catatan Hak Asasi Manusia Arab Saudi sangat mengganggu di dalam dan luar negeri, perjanjian itu menimbulkan kekhawatiran tentang peran pemerintah Saudi dalam mempengaruhi upaya ini,” ujar Senator Partai Demokrat Connecticut Richard Blumenthal dilansir New York Times, Selasa (13/6/2023).

Senator pun membentuk Subkomite Permanen untuk menginvestigasi kesepakatan antara PGA Tour dengan LIV Golf. Mereka menuntut agar PGA Tour dan LIV Golf menyerahkan sejumlah besar dokumen dan komunikasi yang terkait dengan perjanjian tersebut.

“Ini menimbulkan resiko oleh entitas pemerintah asing mengambil kendali atas institusi Amerika yang berharga,” sambung Ketua Subkomite Permanen untuk Investigasi itu.

Kongres tidak bisa semata-mata menggagalkan kesepakatan tersebut. Namun mereka berupaya untuk membuat tidak nyaman para petinggi golf, termasuk Komisaris PGA Tour Jay Monahan, lewat pengawasan kongres dan audiensi publik.